KEDIRI, Pijarnusantara — Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Khadhiri menggelar aksi damai bertajuk “Kadiri Nggugat Nagari” di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (17/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah, mulai dari persoalan lingkungan, pengelolaan anggaran negara, pendidikan, hingga penegakan hukum.
Alih-alih menggelar orasi yang konfrontatif, peserta aksi mengusung konsep ruang diskusi publik secara terbuka. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah bagi warga untuk menyampaikan keresahan atas berbagai dinamika kebijakan pemerintah serta kondisi sosial dan ekonomi terkini.
Melalui spanduk yang dibentangkan di lokasi aksi, massa merinci lima desakan tersebut. Pada bidang lingkungan dan kebencanaan, mereka mendesak penetapan status bencana nasional bagi wilayah yang terdampak krisis. Sementara itu, di sektor ekonomi dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah diminta mengutamakan kepentingan rakyat serta menghentikan pemborosan anggaran.
Selain persoalan anggaran, massa menuntut penurunan biaya pendidikan dan pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat. Pada aspek hukum dan tata kelola pemerintahan, mereka mendesak dihentikannya penyalahgunaan hukum demi kepentingan kekuasaan, sekaligus meminta penguatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Koordinator aksi, Tubagus Fitra Jaya, menuturkan, kegiatan tersebut lahir dari kegelisahan masyarakat Kediri yang membutuhkan saluran aspirasi yang sehat. Menurut dia, sejumlah program pemerintah dan persoalan publik belakangan memicu kekecewaan di tengah warga.
“Kondisi yang tidak jelas akhirnya mendorong kami mengadakan ruang diskusi di ruang publik ini. Semua keluhan masyarakat kami wadahi karena banyak program pemerintah hari ini yang memicu emosi warga,” ujar Tubagus di sela-sela aksi.
Ia menambahkan, beragam isu yang mencuat di ruang publik mulai dari kasus korupsi, kebakaran hutan, hingga program pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran membutuhkan ruang dialog agar dapat tersampaikan kepada para pemangku kebijakan.
“Hari ini kawan-kawan Aliansi Rakyat Khadhiri berupaya menampung keluhan masyarakat dengan harapan para pengambil kebijakan bisa menyikapinya. Kami juga ingin membuktikan bahwa aksi di Kediri tidak harus anarkis atau diwarnai kemarahan, melainkan aksi damai,” kata Tubagus.
Sepanjang kegiatan berlangsung, situasi di sekitar kawasan Monumen SLG terpantau tertib dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Kepala Kepolisian Resor Kediri Ajun Komisaris Besar Muh Wahyudin Latif, yang turun langsung mengawal jalannya penyampaian pendapat, mengapresiasi sikap tertib para peserta aksi. Ia menilai massa mampu menyampaikan kritik secara santun dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.
Terkait lima butir tuntutan yang disuarakan warga, Wahyudin menyatakan kepolisian akan membantu meneruskan aspirasi tersebut kepada instansi maupun pihak yang berwenang. Kehadiran aparat di lapangan, lanjutnya, bertujuan memastikan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan kondusif. [P.Shal]
