GRESIK, Pijarnusantara – Tim Investigasi Media Suara Publik kembali turun ke lapangan di Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan kejanggalan penggunaan sejumlah anggaran desa pada Tahun Anggaran 2025.
Reporter SPLTV, Suliono, S.H., mengatakan berdasarkan data dan informasi dari narasumber, Desa Bambe menerima sejumlah alokasi Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten dengan nilai besar, khususnya untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah.
“Salah satunya ini, untuk pembangunan gedung tempat sampah senilai Rp 200 juta dari anggaran BK Kabupaten. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber, bangunan ini diduga hanya menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 100 juta,” ujar Suliono dilokasi, Senin (02/02/2026).
Selain itu, Desa Bambe juga disebut menerima BK Kabupaten sebesar Rp 180 juta untuk pengadaan mesin sarana prasarana TPS3R. Namun, saat tim melakukan pengecekan di lokasi dan gudang, peralatan tersebut tidak ditemukan.
“Anggaran ini untuk alat pengolahan limbah sampah. Akan tetapi alatnya tidak ada, sudah kita cek di gudang juga tidak ada. Kondisi gudang juga seperti tidak terawat karena tergenang air,” tegasnya.
Tim investigasi juga menyoroti alokasi BK Kabupaten sebesar Rp 80 juta untuk pengurukan jalan menuju TPS3R serta proyek pavingisasi menuju lokasi yang sama senilai sekitar Rp 250 juta.
“Kami menduga anggaran tersebut digunakan untuk jalan menuju sana. Di sebelahnya juga kami temukan pavingisasi yang kondisinya tidak layak disebut proyek, karena tidak ada dasaran dan sertunya ini diduga memakai campuran limbah,” kata Suliono.
Menurutnya, lokasi TPS3R yang berada di belakang kawasan pabrik atau perusahaan juga dikeluhkan warga karena jauh dari permukiman.
“Lokasinya di belakang pabrik dan warga mengeluh karena sangat jauh dari pemukiman. Warga menduga bangunan ini tidak akan berfungsi,” ungkapnya.
Tim Media Suara Publik juga mendatangi Kantor Desa Bambe untuk meminta klarifikasi langsung kepada kepala desa. Namun, saat tiba sekitar pukul 14.00 WIB, kantor desa terlihat sepi.
“Ini masih jam dua lebih sedikit, tapi kondisi kantor sudah sepi dan tidak ada kegiatan,” ujar Suliono.
Suliono menegaskan bahwa fokus investigasi meliputi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik, alokasi 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan, serta Bantuan Keuangan Kabupaten.
“Sesuai keterangan dari narasumber kami, pemerintah Desa Bambe diduga banyak penyimpangan anggaran,” pungkasnya.
Media Suara Publik menyatakan akan melanjutkan penelusuran dan mengupayakan konfirmasi kepada pihak desa maupun instansi terkait di tingkat kabupaten guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.[Timsuss]
About the Author
