BLITAR, Pijarnusantara – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program bongkar ratoon (BR) tahun 2025. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi benih yang diterima kelompok penerima manfaat (KPM).
Kepala DKPP Kabupaten Blitar, Setyana, menegaskan bahwa evaluasi tersebut penting dilakukan untuk memastikan kualitas program tetap terjaga. Ia menilai, benih merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan produksi pertanian, khususnya pada program peningkatan produktivitas tebu.
Menurutnya, benih yang didistribusikan kepada petani seharusnya telah memenuhi standar sertifikasi sebagai bibit unggul. Jika tidak sesuai spesifikasi, hal itu berpotensi memengaruhi hasil produksi di lapangan.
“Kalau benih yang diterima petani tidak sesuai spesifikasi, tentu akan berdampak langsung pada hasil produksi. Ini yang harus kita pastikan, agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan hasil nyata di lapangan,” ujarnya.
Meski demikian, Setyana mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengawasan teknis program tersebut. Program bongkar ratoon merupakan inisiatif dari Kementerian Pertanian, di mana proses verifikasi data hingga pengadaan benih sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Peran kami di daerah lebih kepada pengusulan dan pendampingan. Untuk verifikasi data maupun proses lelang benih sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Ini yang perlu dipahami bersama,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin (6/4/2026).
Kendati memiliki keterbatasan, DKPP Kabupaten Blitar tetap berkomitmen melakukan pemantauan di lapangan serta menampung aspirasi petani sebagai bagian dari upaya mendukung keberhasilan program nasional, khususnya dalam mendorong swasembada gula.
“Kami tetap akan melakukan monitoring di lapangan dan menampung aspirasi petani. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tentu akan kami sampaikan sebagai bahan evaluasi ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antarlevel pemerintahan menjadi faktor penting dalam menyelesaikan persoalan tersebut. DKPP akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti.
“Program ini tujuannya sangat baik, yakni meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Karena itu, kami ingin memastikan pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan sesuai standar,” imbuhnya.
Setyana juga menekankan pentingnya peran aktif kelompok tani dalam pengawasan. Ia mengajak petani untuk melaporkan setiap indikasi ketidaksesuaian, baik terkait kualitas benih maupun proses distribusi.
“Petani jangan ragu untuk melapor jika menemukan ketidaksesuaian. Justru dari laporan itulah kita bisa melakukan perbaikan bersama. Ini bukan soal mencari kesalahan, tapi memastikan program berjalan optimal,” tandasnya. [Andk/Red]
About the Author
