Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah
LAMPUNG, Pijarnusantara – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan pada Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, terus bergulir. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeriksa 83 kepala satuan pendidikan secara maraton di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah, Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan puluhan pimpinan sekolah tersebut difokuskan untuk menelusuri dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi. Kepala Kejari Lampung Tengah Dr. Rita Susanti menjelaskan, langkah itu ditempuh penyidik guna memperdalam konstruksi perkara sekaligus menguatkan alat bukti.
“Penyidik menggali informasi mengenai pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan, serta dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi,” kata Rita saat dikonfirmasi, Selasa (17/11).
Menurut Rita, tim penyidik masih terus memetakan alur peristiwa serta menelusuri keterkaitan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara ini. Ia menegaskan, penetapan pertanggungjawaban hukum nantinya sepenuhnya bertumpu pada fakta yang ditemukan selama proses penyidikan.
“Penentuan pertanggungjawaban pidana dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Penggeledahan kantor dinas
Rangkaian pemeriksaan saksi tersebut merupakan kelanjutan dari penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah, Selasa (10/11/2026). Selama tujuh jam, terhitung sejak pukul 13.00 hingga 20.00 WIB, penyidik menyisir sejumlah ruangan kerja dan menyita dokumen, laptop, telepon genggam, serta perangkat penyimpanan rekaman kamera pemantau (CCTV).
Selain menyasar kantor dinas, tim kejaksaan juga menggeledah salah satu rumah yang diduga berkaitan erat dengan perkara tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah Okky Desvian menuturkan, seluruh kendali penanganan kasus berada di tangan Kejati Lampung.
“Benar, kami sifatnya hanya mendampingi dan kita lakukan support semua dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim dari Kejati Lampung, tapi untuk penanganannya ada di Kejati,” kata Okky, Rabu (11/11/2026).
Pejabat dinas turut diperiksa
Bersamaan dengan penggeledahan pada 10 November lalu, penyidik langsung meminta keterangan sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah secara bergantian. Pemeriksaan itu turut menyasar beberapa kepala bidang (kabid) hingga Kepala Disdikbud Lampung Tengah Nur Rohman.
Sekretaris Disdikbud Lampung Tengah Ahmaludin membenarkan adanya pemeriksaan terhadap jajaran pimpinan di instansinya terkait pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah tersebut.
“Ya semua terkait itu sih, terkait revitalisasi dan lain-lain. Karena terdapat beberapa kabid yang diperiksa juga, semua diperiksa sehingga lama karena satu-satu pemeriksaan,” ungkap Ahmaludin.
Ia memastikan Nur Rohman juga menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Selama proses permintaan keterangan berlangsung di dalam ruangan, seluruh pegawai lainnya diminta menunggu di luar.
“Selama proses pemeriksaan kami seluruhnya diminta menunggu di luar ruangan,” tandasnya.
Sebelum memeriksa 83 kepala sekolah di Lampung Tengah, penyidik Kejati Lampung juga telah meminta keterangan sejumlah saksi di Kantor Kejati Lampung pada Kamis (12/11/2026). Seluruh dokumen dan barang bukti elektronik hasil penyitaan kini tengah dianalisis penyidik untuk melengkapi berkas pembuktian.
Rita mengingatkan, program revitalisasi sekolah semestinya memberi manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan, bukan justru dijadikan celah penyimpangan anggaran. Kejari Lampung Tengah pun mengajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif dengan berpegang pada fakta, objektivitas, dan asas praduga tak bersalah.
“Adapun perkembangan teknis penyidikan dan penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan Kejati Lampung,” tandasnya. [Ujang/Red]
