KEDIRI, Mediasuarapublik — Penyaluran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Wonosari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, tercatat terserap penuh sebesar Rp 910.454.000. Namun, penelusuran di lapangan memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara data perencanaan anggaran, papan informasi proyek, dan kondisi fisik bangunan.
Temuan tersebut merupakan hasil investigasi bersama yang dilakukan Tim Investigasi Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) dan Tim Investigasi Media Suara Publik Group di Dusun Wonosari serta Dusun Bringin. Anggota Tim Investigasi ABJI, Roby Ganda Saputra, menilai sejumlah kejanggalan tersebut perlu segera diklarifikasi oleh pemerintah desa agar tidak berkembang menjadi dugaan penyimpangan anggaran.
“Ketika anggaran sudah tersalurkan seratus persen, publik berhak tahu wujud realisasinya. Di lapangan, kami menemukan dugaan selisih angka puluhan juta rupiah, ukuran jalan yang tidak dicantumkan secara utuh, bangunan baru yang sudah retak, hingga dana ketahanan pangan yang belum berjalan,” kata Roby.
Dugaan Selisih dan Ukuran Tak Lengkap

Dugaan ketidaksesuaian paling menonjol ditemukan pada proyek pavingisasi di RT 03 RW 01 Dusun Wonosari. Dalam data rekapitulasi anggaran desa tahun 2025, kegiatan tersebut dialokasikan sebesar Rp 40.449.500. Akan tetapi, prasasti di lokasi hanya mencantumkan biaya Rp 13.251.000 dengan volume 41 meter persegi yang bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) tanpa keterangan tahun. Kondisi ini memunculkan dugaan selisih anggaran sebesar Rp 27.198.500 yang belum terjelaskan.

Selain itu, prasasti pada dua proyek pavingisasi lainnya diduga mengabaikan prinsip keterbukaan informasi karena tidak mencantumkan ukuran lebar jalan maupun identitas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pada proyek paving di RT 02 RW 01 Dusun Wonosari senilai Rp 21.870.500, prasasti hanya menulis panjang 85 meter. Saat diukur langsung oleh tim, lebar jalan tersebut hanya 1,60 meter dengan kondisi batu pengunci tepi (kanstin) yang sudah retak.

Hal serupa terlihat pada pembangunan paving di RT 03 RW 02 Dusun Bringin senilai Rp 21.662.400 yang prasastinya hanya menulis luas 125 meter persegi tanpa merinci panjang dan lebarnya. Hasil pengukuran tim menunjukkan lebar jalan hanya 1,30 meter dengan tepian beton yang mulai terkelupas. Menurut Roby, ketiadaan rincian panjang dan lebar pada prasasti memicu dugaan potensi penyusutan volume pekerjaan dari rencana awal.

Kualitas Lapangan dan Gazebo Disorot
Tim gabungan juga menyoroti proyek Pembangunan Lapangan Desa Wonosari senilai Rp 150.701.000 yang bersumber dari Dana Lain-Lain (DLL) Tahun 2025. Prasasti proyek hanya mencantumkan volume “1 Paket” tanpa rincian teknis, sementara lapisan beton penutup di atas pasangan batu kali lapangan sudah banyak mengalami keretakan meski tergolong bangunan baru.

Di area yang sama, tim mendapati tiga unit gazebo berangka besi tipis senilai Rp 15.000.000 yang kaki-kakinya hanya bertumpu pada balok beton kecil di atas tanah tanpa pondasi tanam. Dalam tabel rekapitulasi anggaran desa, pengadaan gazebo UMKM tersebut justru tercatat di bawah pos kegiatan pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas. Temuan ini memunculkan dugaan lemahnya pengawasan teknis dan ketidaktertiban administrasi kegiatan.
Dana Pangan Mengendap, Konfirmasi Buntu
Persoalan krusial lainnya menyangkut kewajiban alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan yang di Desa Wonosari mencapai Rp 182.090.800 melalui penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Saat tim investigasi mendatangi Kantor Desa Wonosari untuk meminta konfirmasi, Kepala Desa tidak dapat ditemui karena disebut sedang rapat. Tim kemudian menemui Sekretaris Desa (Sekdes) Wonosari.
Menurut keterangan Sekdes, dirinya belum bisa memberikan penjelasan rinci karena harus menunggu kehadiran Kepala Desa. Namun, Sekdes membenarkan bahwa program ketahanan pangan yang dikelola BUMDes tersebut hingga kini memang belum terealisasi. Ketika tim meminta nomor kontak pengurus BUMDes untuk kebutuhan verifikasi berimbang, pihak Sekdes tidak memberikannya. [Aris/Roby]
