SURABAYA, Pijarnusantara – Aliansi Alam Bersatu Jaga Indonesia (ABJI) resmi berkantor pusat di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kehadiran kantor pusat tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi ABJI sebagai lembaga sosial kontrol yang berkomitmen mengawal kepentingan masyarakat, mendorong transparansi pemerintahan, serta mendukung pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Presiden ABJI, Suliono, S.H., menegaskan bahwa pembukaan kantor pusat di Surabaya bukan sekadar langkah administratif organisasi, melainkan bagian dari strategi besar untuk mendekatkan diri kepada masyarakat serta memperluas ruang pengabdian kepada bangsa dan negara.
Menurutnya, ABJI hadir sebagai wadah yang menghimpun berbagai unsur masyarakat, mulai dari LSM, media, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan dan pengawasan kebijakan publik. Kehadiran ABJI diharapkan mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat sekaligus mitra kritis yang konstruktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah.
“ABJI lahir dari semangat kebersamaan masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat, mengawal kebijakan publik, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan,” ujar Suliono, Selasa (09/06/2026).
Pemilihan Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan organisasi dinilai sangat strategis. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, industri, dan pembangunan yang memiliki peran penting dalam dinamika sosial maupun ekonomi regional. Posisi tersebut diharapkan mampu menunjang efektivitas koordinasi ABJI dalam menjalankan berbagai program organisasi di tingkat daerah maupun nasional.
Suliono menjelaskan bahwa kantor pusat ABJI kini beralamat di Perumahan Grand Eastern Blok DD Nomor 29, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Perpindahan pusat organisasi ke Surabaya merupakan bagian dari penguatan kelembagaan sekaligus upaya memperluas jangkauan koordinasi organisasi.
“Selama ini kantor pusat ABJI berada di Jalan Soewoko Nomor 59-A, Kabupaten Lamongan. Seiring perkembangan organisasi dan kebutuhan koordinasi yang semakin luas, kami memutuskan memindahkan kantor pusat ke Surabaya. Adapun kantor yang berada di Lamongan tetap aktif dan kini difungsikan sebagai Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ABJI Kabupaten Lamongan,” terang Suliono.
Lebih lanjut, Suliono mengungkapkan bahwa momentum perpindahan kantor pusat ini juga menjadi penanda dimulainya aktivitas resmi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ABJI Jawa Timur. Hal tersebut ditandai dengan telah dimasukkannya data dan dokumen kepengurusan DPW ABJI Jawa Timur ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari proses administrasi organisasi di tingkat provinsi.
“Momentum hari ini bukan hanya perpindahan kantor pusat organisasi ke Surabaya, tetapi juga menjadi awal berjalannya aktivitas DPW ABJI Jawa Timur. Kami telah memasukkan data kepengurusan DPW ke Bakesbangpol Jawa Timur sebagai bentuk komitmen organisasi dalam menjalankan seluruh aktivitas secara tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelantikan pengurus DPW ABJI Jawa Timur saat ini tengah dipersiapkan dan dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Keberadaan DPW Jawa Timur diharapkan menjadi motor penggerak organisasi dalam memperkuat koordinasi dengan DPD kabupaten/kota serta memperluas program pengabdian kepada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.
Dengan beroperasinya kantor pusat di Surabaya dan aktifnya kepengurusan DPW Jawa Timur, ABJI menargetkan penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, organisasi juga akan meningkatkan berbagai program advokasi masyarakat, pendampingan sosial, pengawasan kebijakan publik, serta penanganan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Kehadiran ABJI di Surabaya mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak pihak berharap organisasi tersebut mampu menjalankan fungsi sosial kontrol secara independen, profesional, dan konsisten dalam mengawal proses pembangunan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas.
Suliono menegaskan bahwa ABJI akan terus berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, transparansi, profesionalisme, dan keberpihakan kepada rakyat dalam setiap aktivitas organisasi. Melalui sinergi dengan masyarakat, pemerintah, media, dan berbagai elemen bangsa lainnya, ABJI optimistis dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah maupun nasional.
“Keberadaan ABJI harus menjadi energi positif bagi masyarakat. Kami ingin hadir sebagai organisasi yang tidak hanya mengkritisi, tetapi juga memberikan solusi, mengawal pembangunan, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Perpindahan kantor pusat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Dengan semangat ‘Dari Rakyat, Untuk Rakyat’, ABJI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari gerakan sosial yang aktif mengawal Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pembangunan yang berkeadilan, serta kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera. [**/P.Shal]
About the Author
